Presiden Jokowi mengingatkan bahwa politik tentara adalah politik negara dan loyalitas tentara adalah untuk bangsa dan negara.
"Politik dan loyalitas berarti kesetiaan berjuang untuk rakyat, setia pada pemerintah yang sah. TNI adalah milik nasional yang ada di semua golongan, yang tidak terkotak-kotak," kata Jokowi pada pidato upacara HUT ke-72 TNI di Cilegon, Banten, Kamis 5 Oktober 2017. Pada kesempatan ini, Jokowi juga mengingatkan TNI tidak boleh masuk ke politik praktis. Jokowi menyampaikannya di depan ribuan prajurit TNI, tiga kepala staf TNI yakni Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Ade Supandi, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KASAU) Marsekal Hadi Tjahjanto, serta Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Pada kesempatan yang sama, dalam pidatonya, Gatot Nurmantyo juga bicara soal politik tentara. Dia menegaskan, politik TNI adalah politik negara. Sampai kapan pun TNI akan setia pada NKRI. Bagi TNI, lanjut dia, kecintaan pada NKRI yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila adalah sendi utama, yang melekat erat pada setiap jiwa dan wajah prajurit. "Pada saat yang sama saya menegaskan pula bahwa politik TNI adalah politik negara. Politik yang diabdikan bagi tegaknya kesatuan Indonesia, yang di dalamnya terangkum ketaatan hukum, untuk kepentingan rakyat di atas kepentingan manapun," kata Gatot. Dia juga menegaskan, TNI tetap setia dan taat pada pimpinan tertinggi negara, yakni Presiden. Tidak ada keraguan bagi kesetiaan prajurit pada pimpinan tertinggi. "Serta taat kepada atasan yaitu Presiden RI yang dipilih secara sah secara konstitusional. Sekali lagi jangan ragukan kesetiaan TNI," tandas Gatot. Kecemasan soal militer yang berpolitik menyeruak dalam beberapa hari terakhir. Pemicu utama pernyataan Gatot terkait adanya institusi tertentu yang akan mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan dalam silaturahmi TNI dengan purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat 22 September 2017. Acara tersebut turut dihadiri Menko Polhukam Wiranto, mantan Wakil Presiden RI Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Laksamana TNI (Purn) Widodo AS, dan Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, serta sejumlah petinggi TNI lain. Pernyataan Gatot tersebut dinilai tidak sesuai dengan posisinya sebagai bagian dari pemerintahan. Karena itu, ada yang menyebut Gatot tengah melakukan manuver politik. Dalam beberapa survei, nama Gatot sudah muncul dalam bursa Pemilihan Presiden 2019. Survei CSIS periode 23-30 Agustus 2017 menemukan elektabilitas Gatot 1,8 persen. Pada survei yang sama, elektabilitas Jokowi 50,8%. Sementara, dalam survei SMRC yang digelar September 2017, elektabilitas Gatot 0,3%. Perihal Jokowi, bertengger di 38,9%
0 Comments
Leave a Reply. |
PT BESTPROFIT ONEPACIFICPLACEBest profit Futures Jakarta Pacific Place menetapkan bisnisnya dengan spesifikasi layanan transaksi sistem perdagangan alternatif dibursa berjangka jakarta. Archives
August 2021
Categories
All
|