Ilustrasi pekerja kreatif.
PT Bestprofit Futures - Jakarta - Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja menyebut program Kartu Prakeja telah berhasil menekan laju pengangguran. Dijelaskan, dampak program kartu prakerja bisa membantu mempertahankan status kebekerjaan para pesertanya. Hal ini terlihat dari survei evaluasi kartu prakerja terhadap sekitar 1,2 juta peserta kartu prakerja, dimana terdapat sekitar 11 persen yang tidak lagi menganggur pada Agustus hingga September 2020. "Sebesar 11 persen dari mereka yang semula menganggur sekarang menjadi bekerja," ujar Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari dalam seminar Kartu Prakerja untuk Akselerasi Inklusi Keuangan, Rabu (14/10/2020). Berdasarkan data survei, dari 1,2 juta peserta yang disurvei, per Februari 2020 ada sekitar 35 persen yang menganggur dan 65 persen yang bekerja. Sementara, dari 65 persen peserta yang bekerja tersebut, 47 persen diantaranya tetap bekerja. "Jadi bisa kita mengatakan bahwa kartu prakerja ini membantu mempertahankan status pekerjaan dan mengurangi pengangguran," tambah Denni. Hingga 14 Oktober 2020, ada sekitar 36,6 juta orang yang melakukan pendaftaran di situs kartu prakerja. Dari jumlah tersebut, 24,6 juta orang yang lolos verifikasi email, 19 juta orang yang lolos verifikasi NIK dan KK, serta 17,2 juta orang yang lolos verifikasi nomor hp. Dari 17,2 juta orang yang lolos verifikasi nomor hp, ada sekitar 5,6 juta yang telah ditetapkan sebagai penerima kartu prakerja. Dari jumlah penerima itu terdapat 5,19 juta orang yang telah membeli pelatihan, ada sebanyak 4,77 juta orang yang telah menyelesaikan minimal 1 pelatihan dan sebesar 4,55 juta yang sudah menerima insentif. Pembukaan Kartu Prakerja Gelombang 11 Tunggu Keputusan KemenkeuSitus Kartu Prakerja.Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) masih belum bisa memastikan apakah akan membuka pendaftaran kartu prakerja gelombang 11. Meski begitu, Direktur Operasi Kartu Prakerja Hengki Sihombing mengatakan masih ada kemungkinan untuk dibukanya gelomban 11 kartu prakerja. Hal ini merujuk pada data penerima kartu prakerja yang telah dicabut kepesertaannya. PT Bestprofit Futures - “Kami masih menunggu keputusan komite cipta kerja dalam waktu dekat. Mungkin akan diputuskan apakah uang tersebut bisa dikembalikan lagi untuk membuka gelombang 11,” kata dia dalam seminar Kartu Prakerja untuk Akselerasi Inklusi Keuangan, Rabu (14/10/2020). Sebagai informasi, telah ada 310.212 penerima kartu prakerja yang dicabut kepesertaannya. Jumlah ini berasal dari gelombang 1 hingga 7. “Jadi gelombang 11 itu sebenarnya kan masih ada yang dicabut kepesertaannya, dan (anggaran) itu akan segera kita kembalikan ke Kemenkeu,” kata Hengki. Hengky mengatakan, jika Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui anggaran tersebut direalokasikan untuk pembukaan Kartu Prakerja gelombang 11, maka MPPKP juga akan sesegera mungkin membuka pendaftarannya. “Intinya kita terbuka dan siap apabila diminta untuk membuka gelombang 11. Kita harus segera selesaikan. (Jika disetujui) mungkin sebelum akhir Oktober ini kita harus segera menyelenggarakannya,” pungkas dia. Perhatikan, Beli Paket Pelatihan Kartu Prakerja Tak Perlu Tautkan Rekening BankKartu PrakerjaManajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja menghimbau kepada seluruh penerima program kartu pekerja agar melakukan pembelian paket pelatihan pertama mereka. Sebab, jika dalam tenggat waktu tertentu penerima manfaat tak kunjung membeli paket pelatihan, maka status kepesertaannya akan dicabut. PT Bestprofit Futures - Untuk membeli kartu pelatihan, penerima kartu prakerja tidak perlu menautkan rekening bank atau akun e-wallet. “Sobat bisa langsung membeli pelatihan menggunakan 16 digit Nomor Kartu Prakerja yang ada pada dashboard akun Kartu Prakerja setelah Sobat dinyatakan lulus seleksi,” dikutip dari laman instagram @prakerja.go.id, Rabu (14/10/2020). PMO kartu prakerja menegaskan, penautan rekening bank atau akun e-wallet hanya diperlukan untuk menerima dana insentif selama 4 bulan. “Jadi, jangan lupa untuk selalu menjaga kerahasiaan Nomor Kartu Prakerja Sobat dan segera beli pelatihan sebelum lewat batas waktunya, ya!” tulis prakerja. best jakarta, profit jakarta, futures jakarta, bpf jakarta, bestprofit jakarta, Best Profit, best profit futures jakarta, PT Bestprofit Futures, pt Bestprofit Futures jakarta, Bestprofit, PT Bestprofit
0 Comments
Ilustrasi mata uang digital China.
PT Bestprofit Futures - Jakarta China tengah gencar melakukan uji coba pemberlakuan mata uang digital untuk menekan transaksi tunai di masa yang akan datang. Negeri Tirai Bambu ini menggelontorkan setidaknya 10 juta yuan atau USD 1,5 juta, atau setidaknya Rp 22 miliar (asumsi kurs Rp 14.730) untuk mendukung pengembangan mata uang digital tersebut. Proyek yang dikelola oleh pemerintah Shenzhen tersebut menjadikan uang digital ini sebagai hadiah lotere, dan dari 2 juta pendaftar, 50 ribu orang memenangkan hadiah itu. Dikutip dari CNBC Internasional, Senin (12/10/2020), para pemenang dapat mengunduh aplikasi renminbi dan bisa membelanjakan uang digital mereka di lebih dari 3.000 mercants di seluruh Shenzhen. Aplikasi ini memang dirancang oleh perusahaan besar yang turut mengembangkan perangkat Huawei dan Tencent. Toko-toko yang berpartisipasi juga beragam, seperti supermarket Walmart bahkan aplikasi media sosial China, WeChat. Adapun, mata uang digital ini tidak sama seperti bitcoin. Mata uang ini dikeluarkan oleh bank sentral China, People's Bank of China. Mata uang ini juga tidak diciptakan untuk menggantikan dompet digital seperti AliPay atau WeChat Pay, melainkan berkolaborasi dengan mereka. Ini berbeda dengan bitcoin yang eksistensinya tidak bergantung kepada pemerintah di suatu negara. China sendiri sudah mengembangkan mata uang digital ini sejak lama, dan proyek di Shenzhen menjadi salah satu pilot project mereka. PT Bestprofit Futures - China akan Jadi Juara dalam Pemulihan Ekonomi di DuniaIlustrasi Bendera China (AFP/STR)Saat hampir seluruh negara di seluruh dunia masih kesulitan untuk bisa membangkitkan kondisi ekonominya akibat pandemi Covid-19, China justru dinilai akan menjadi pemimpin dalam pemulihan ekonomi. Negara ini, menjadi salah satu negara adikuasa yang diprediksi bisa menghindari resesi ekonomi pada tahun ini. Pendapatan Domestik Bruto (PDB)[ China ](global "")diperkirakan tumbuh 1,6 persen pada tahun ini, di saat ekonomi global secara keseluruhan terkontraksi 5,2 persen, menurut proyeksi Bank Dunia. Melansir laman CNN, Senin (12/10/2020), pertumbuhan dan pemulihan ekonomi yang cepat dinilai merupakan faktor dari kebijakan lockdown yang ketat, serta langkah tracking kepada penderita virus Covid-19. Kebijakan tracking yang dilakukan Pemerintah Cina,dinilai bisa memperlambat dan menghentikan penyebaran Covid-19 dengan cepat. Selain itu, kebijakan untuk menghentikan pembangunan proyek besar-besaran dan pemberian insentif untuk belanja kebutuhan negara dalam penanganan pandemi, dinilai juga sangat membantu pemulihan ekonomi Cina. PT Bestprofit Futures - Pada akhir tahun, kontribusi PDB China terhadap global kemungkinan akan naik sekitar 1,1 poin persentase. Itu lebih dari tiga kali lipat pangsa yang diperoleh pada 2019. Sebaliknya, Amerika Serikat dan Eropa justru mengalami penurunan. Secara keseluruhan, ekonomi China diperkirakan bernilai sekitar USD 14,6 triliun pada akhir tahun 2020, kira-kira setara dengan 17,5 persen dari PDB global. Larry Hu yang merupakan kepala ekonom dari Macquire Group menyatakan, bahwa pertumbuhan finansial Cina yang pesat akan berperan penting dalam pemulihan ekonomi global. "Pertumbuhan di China sudah jauh lebih cepat dan kuat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi global," jelas Larry best jakarta, profit jakarta, futures jakarta, bpf jakarta, bestprofit jakarta, Best Profit, best profit futures jakarta, PT Bestprofit Futures, pt Bestprofit Futures jakarta, Bestprofit, PT Bestprofit Massa dari berbagai serikat buruh menggelar aksi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di kawasan JIEP, Jakarta, Selasa (6/10/2020). Ratusan buruh berpawai sambil berorasi mengajak pekerja turun ke jalan menolak UU Omnibus Lawa Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh.
PT Bestprofit Futures - Jakarta Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengatakan, undang-Undang (UU) Cipta Kerja menghapuskan esensi dari upah sektoral. Oleh karena itu dirinya meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan Perpu yang mengembalikan esendi dari upah sektoral. “Kami di tim memperjuangkan upah padat karya yang dihapus tapi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) itu harus dihidupkan, ternyata di UU Cipta Kerja UMP dan UMK ada tapi sektoralnya dihilangkan, itu yang kami protes,” kata Elly. Ia menilai pidato Presiden terkait UU Cipta Kerja tidak secara detail, di mana UMP dan UMK memang benar adanya masih sesuai dengan UU sebelumnya. Namun ada yang dihapus yaitu upah sektoralnya. “Jadi pidatonya pak Jokowi yang bilang UMR ada, saya harus koreksi beliau salah menyebut istilah tersebut. Upah sektoral itukan sangat berguna bagi buruh-buruh yang punya kemampuan lebih, misalnya di padat karya dan padat modal, misalnya di pertambangan bauksit kan tidak mungkin sama upahnya dengan buruh di manufaktur, kan parah sekali UU ini,” tegasnya. Oleh karena itu, ia meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perpu dan mengatur sedemikian rupa agar substansi yang disuarakan pekerja atau buruh bisa diganti dan disesuaikan dengan keinginan para buruh. “Sebenarnya harus jeli diperhatikan dalam buruh-buruh, di kalimat-kalimat itulah yang bikin bahaya. Harusnya pemerintah mengatur sedemikian rupa, kan kami sebagai tim meminta untuk merubah dari substansi yang sudah diserahkan (UU Cipta Kerja) Pemerintah kepada DPR,” pungkasnya. PT Bestprofit Futures - Jokowi Bantah UU Cipta Kerja Permudah PHK dan Hapus UMRElemen Buruh melakukan aksi di depan Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Rabu (12/2/2020). Dalam aksinya mereka menolak draft Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut ada informasi hoaks terkait substansi dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Jokowi pun membantah isu yang ramai soal UU Cipta Kerja menghapus Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). "Hal ini tidak benar, karena pada faktanya Upah Minimum Regional (UMR) tetap ada," jelas Jokowi saat memberikan keterangan pers terkait UU Cipta Kerja dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/10/2020). Selain itu, dia menjawab informasi tentang upah minimum yang dihitung per jam. Jokowi menegaskan bahwa tidak ada perubahan sistem pengupahan dalam UU Cipta Kerja. "Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil," kata dia. Selanjutnya, Jokowi membantah isu perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak. Dia juga menekankan bahwa jaminan sosial pekerja tetap ada. PT Bestprofit Futures - "Kemudian juga pertanyaan benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Yang benar jaminan sosial tetap ada," tutur Jokowi. Dia mengatakan, pemerintah akan segera menyiapkan aturan turunan dari UU Cipta Kerja. Jokowi menargetkan aturan tersebut dapat selesai dalam tiga bulan, setelah diundangkan. Terbuka dan Terima MasukanDia memastikan bahwa pemerintah akan terbuka menerima masukan dari semua pihak dalam membuat aturan turunan UU Cipta Kerja. Jokowi meyakini UU ini akan memperbaiki kehidupan jutaan pekerja di Indonesia. "Kita pemerintah membuka dan mengundang masukan-masukan dari masyarakat dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah-daerah," ujar Jokowi. Ribuan buruh melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakrta, Selasa (25/8/2020). Aksi tersebut menolak draft omnibus law RUU Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah kepada DPR.
PT Bestprofit Futures - Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menekankan peran UU Cipta Kerja dalam mengatasi jumlah pengangguran di dalam negeri. Utamanya lewat UMKM dan investasi. “UU ini dibuat untuk mengembangkan UMKN naik kelas. Sebab 83 persen tenaga kerja pendidikan di bawah SMA dan kerja di sektor infromal lebih banyak. Sebanyak 87 persen total penyediaan lapangan kerja yang jumlahnya 120 juta, lebih banyak sumbangsih UMKM yang kontribusinya 60 persen kepada GDP,” jelas Bahlil dalam video konferensi, Kamis (8/10/2020) Hal ini, lanjut Bahlil, diatur dalam pasal 27 UUD 1945. Dimana negara berkewajiban untuk memberi lapangan kerja ke rakyat. Tentunya lapangan kerja yang layak. “Negara dalam konteks ini berpikir bagaimana menyediakan 16 juta lapangan kerja baru. Solusinya hanya dari inevstasi," kata dia. karena itu, Bahlil melihat negara harus hadir bersama-sama dengan rakyat dan pengusaha. Dimana seharusnya tidak ada saling atur, melainkan saling kompromi untuk mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan. “Pengusahanya tidak boleh mengatur negara. Negara juga tidak boleh semena-mena ke pengusaha. Begitupun sebaliknya, negara tidak boleh semena-mena dari rakyat dan rakyat juga lebih kuat dari negara dan pengusaha. Ini butuh keseimbangan, ada win-win,” tutur Bahlil. Lebih lanjut, Bahlil menyebutkan saat ini adalah momentum terbaik untuk mencari solusi, yakni melalui UU Cipta Kerja. “UU Ciptaker ini adalah sebuah jalan keluar dari persoalan-persalan terkait dengan invesatsi yang selama ini terjadi di negara kita,” ucap dia. PT Bestprofit Futures - Khusus untuk BKPM, Bahlil mengatakan ada sekitar 186 pasal yang termuat dalam UU Cipta Kerja. Dalam penjelasannya, BKPM bertindak sebagai eksekutor dari kepentingan usaha. “Kami berkepntingan betul menyelesaikan ini dengan baik. Sangat tidak benar izin daerah ditarik ke pusat. Pasal 174 izin tetap ke daerah tapi dimaknai sebagai kewennagan pemrintah karena itu ada NSPK, karena itu jangan dibuat ulur-ulur terlalu lama,” jelas dia. 27 Pendemo Omnibus Law UU Cipta Kerja di Jakarta Reaktif Covid-19Massa dari berbagai serikat buruh menggelar aksi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di kawasan JIEP, Jakarta, Selasa (6/10/2020). Ratusan buruh berpawai sambil berorasi mengajak pekerja turun ke jalan menolak UU Omnibus Lawa Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh.Pihak kepolisian sebelumnya sempat mengamankan sejumlah massa yang kedapatan melakukan aksi demonstrasi pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Jakarta. PT Bestprofit Futures - Dari puluhan orang yang dimintai keterangan, 27 pengunjuk rasa di antaranya reaktif terpapar virus Corona atau Covid-19 usai menjalani rapid test. "27 unras reaktif setelah dirapid dan 22 orang sudah dikirim ke Wisma Atlet," tutur Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Kamis (8/10/2020). Menurut Argo, para demonstran sebaiknya dapat mengurungkan niatnya dan menempuh jalur hukum untuk menguji kembali isi UU Cipta Kerja. "Untuk aspirasi silahkan dibawa ke MK kalau tidak terima," jelas dia. Menteri ESDM Arifin Tasrif .
PT Bestprofit Futures - Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif memastikan kehadiran Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian Tanah Air. Apalagi beleid ini dibuat untuk bisa menarik investasi sebesar-besarnya ke Indonesia. "Intinya adalah memudahkan investasi dan kseluruhan memberikan nilai tambah bagi SDA kita. Biar investasi bisa masuk dan tenaga kerja bisa terserap," ujar Arifin dalam video conference, di Jakarta, Rabu (7/10/2020). Dia menjelaskan di dalam UU tersebut terdapat klausul membebaskan kewajiban membayar royalti bagi para pengusaha tambang batubara. Namun royalti 0 persen bagi para perusahaan tambang hanya akan berlaku jika para pengusaha tambang tersebut mampu melakukan hilirisasi. Dia menjelaskan hilirisasi ini juga butuh investasi, maka dengan melakukan investasi para pengusaha butuh modal yang ini bisa diambil dari kewajiban pembayaran royalti mereka. "Itu kami sudah sepakat untuk meningkatkan penerimaan negara meningkatkan nilai tambah pengolahan batubara dengan pengenaan royalti 0 persen. Ini adalah bagaimana bahan baku bisa kompetitif lalu investasi bisa dilaksanakan lalu bisa tenaga kerja bisa terserap dan memiliki nilai kompetitif," ujar Arifin. Sedangkan di sektor kelistrikan dan Migas, dia memastikan bahwa tidak ada yang diubah dalam UU ini. Isinya tak berbeda dari UU yang sudah ada. Hanya saja, untuk sektor EBT khususnya dalam panas bumi, pemerintah mengubah peraturan dengan harapan pengembangan panas bumi bisa lebih baik ke depan. Dia mengatakan adanya UU Cipta Kerja ini memangkas berbagai aturan dan perizinan yang selama ini berbelit. "SDA panas bumi, terkait dengan pengaturan simplifikasi perizinan panas bumi. Itu diselenggarakan pemerintah pusat, pemda, pemkot. Itu kita hilangkan perizinan soal pemanfaatan langsung. Semua mengacu pada PMSK," tandas dia. PT Bestprofit Futures - UU Cipta Kerja Beri Kepastian Hukum Rekrutmen Tenaga KerjaKonferensi Pers Penjelasan UU Cipta Kerja.Ekonom Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Muhammad Handry Imansyah menilai pengesahan UU Cipta Kerja mempunyai sejumlah sisi positif. Salah satunya kepastian hukum dalam rekrutmen tenaga kerja dan memberikan pengembangan produktivitas para tenaga kerja melalui berbagai pelatihan. "Terdapat pasal mengenai jaminan pelatihan kerja bagi tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan untuk pekerja yang ikut BPJS tenaga kerja yang membayar iuran," kata Handry, Rabu (7/10/2020). Handry juga menyorot terkait informasi dalam UU Cipta Kerja yaitu menghapus ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Ketentuan UMK dan UMSK diatur di Pasal 89 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut Handry, upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota masih tetap ada. Regulasinya ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi/bupati/wali kota. "Kenaikan upah tiap tahun juga berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dan jika memang ada perbedaan angka dapat diselesaikan dengan negosiasi seperti yang sudah berlaku," ujar Handry. Dalam UU Cipta Kerja yang disahkan pada Senin 5 Oktober kemarin, ketentuan soal pesangon juga diatur lebih rinci. Malah kata dia, kerja kurang dari satu tahun dapat satu bulan dan lebih dari satu tahun dapat dua bulan gaji. "Pesangon juga masih ada kok," kata Handry. Untuk itu Handry meminta DPR dan pemerintah agar lebih rinci dalam membuat aturan terkait tenaga kerja sehingga tidak mutitafsir. Apalagi hingga akan diatur dengan peraturan pemerintah. "Ini akan lama bisa diimplementasikan dan membuat peluang akan adanya permainan yang bisa merugikan tenaga kerja," ujar Handry. DPR RI telah meresmikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU). Salah satu poin yang banyak disoroti yakni terkait pengurangan nilai pesangon dari 32 kali menjadi 25 kali. PT Bestprofit Futures - Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mengatakan, UU Ketenagakerjaan telah mengatur besaran pesangon sebanyak 32 kali gaji. Namun pada pelaksanaannya, ia menambahkan, hanya 7 persen perusahaan yang patuh memberikan pesangon sesuai ketentuan tersebut. Oleh karenanya, ia menilai, pekerja selama ini nyatanya tidak diberi kepastian mengenai besaran pesangon yang diterima. Selain itu, ia menyatakan, angka pesangon yang tinggi tersebut turut berdampak pada lemahnya minat investasi ke Indonesia. "Jumlah besaran pesangon yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain menimbulkan keengganan investor untuk berinvestasi di Indonesia karena tingginya beban biaya perusahaan," jelasnya kepada Liputan6.com, Rabu (7/10/2020). Aziz memaparkan, dalam RUU Cipta Kerja, jumlah maksimal pesangon menjadi 25 kali, dengan pembagian 19 kali ditanggung oleh pemberi kerja/pelaku usaha. Sementara 6 kalinya (cash benefit) diberikan melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. Menurut dia, JKP merupakan skema baru terkait dengan jaminan ketenagakerjaan yang tidak mengurangi manfaat dari berbagai jaminan sosial lainnya. Seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun. "JKP tidak menambah beban bagi pekerja/butuh. Program JKP selain memberikan manfaat cash benefit juga memberikan manfaat lainnya yaitu peningkatan skill dan keahlian melalui pelatihan serta akses informasi ketenagakerjaan," ujar dia. Luhut Binsar Pandjaitan kini menjabat sebagai Menkopolhukam di pemerintahan era Presiden Joko Widodo
PT Bestprofit Futures - Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar Kementerian Kesehatan mewaspadai perubahan cuaca yang bisa mengganggu penanganan pasien Covid-19. Dia khawatir akan ada kluster baru dalam penyebaran virus corona yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem. "Tiga bulan kedepan kita harus bersiap dengan perubahan cuaca yang ekstrim, ditakutkan akan timbul klaster baru karena faktor tersebut," kata Luhut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) virtual tentang Penanganan Covid-19 di Wisma Atlet, Jakarta Pusat, Selasa, (6/10). Selain Kementerian Kesehatan, Luhut juga meminta jajaran RS Darurat Wisma Atlet untuk siaga dan bersiap. Sebab perubahan cuaca ini bisa menimbulkan penyakit demam berdarah (DBD) yang disebut memiliki gejala yang mirip dengan pasien terjangkit virus corona. "Kita harus mampu mengakomodir keduanya pula, jangan sampai satu orang terjangkit keduanya," kata Luhut. PT Bestprofit Futures - Selain memperingatkan tentang sistematika pencegahan tersebut, dia mengingatkan kepada Wisma Atlet untuk terus menjaga kedisiplinan mereka yang sudah baik. Alasannya banyak pasien yang sembuh setelah menjalani perawatan di RSD Wisma Atlet. "Angka kesembuhan yang tinggi di wisma atlet ini harus dipertahankan, juga bisa menjadi rujukan bagi RS lainnya," kata dia mengakhiri. Menko Luhut: Perusahaan Farmasi Jangan Jual Obat Covid-19 Terlalu MahalMenko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meresmikan Program Digitalisasi Pariwisata Berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan agar perusahaan farmasi tidak memasang harga tinggi pada produk obat Covid-19. "Kalbe Farma, Bio Farma, Indofarma dan perusahaan farmasi lainnya saya minta jangan buat harga yang terlalu tinggi," kata Luhut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Ketersediaan dan Kewajaran Harga Obat/Farmasi untuk Covid-19, Jakarta, Senin (5/10/2020). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini meminta harga obat tersebut dijual dengan harga wajar dan mengedepankan aspek kemanusiaan. Apalagi saat ini kondisi ekonomi masyarakat sedang mengalami kesulitan sebagai dampak dari penyebaran virus corona. Pemerintah telah mengumpulkan data mengenai harga obat Covid-19 berbasis Free on Board. Saat ini Luhut telah mengantongi harga barang produk tersebut dari negara-negara eksportir seperti India, Tiongkok dan Jerman. "Database ini akan digunakan untuk mengevaluasi kewajaran harga obat-obatan Covid-19 yang ada di pasar," kata dia. Dalam hal ini, Luhut memerintahkan langsung Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto untuk mengawasi penjualan obat Covid-19 dengan ketat. "Saya minta Pak Terawan untuk mengawasi secara ketat hal ini," sambung Luhut. PT Bestprofit Futures - Kebijakan ini sangat perlu dilakukan. Khususnya untuk obat-obat yang bahan bakunya masih diimpor dari luar negeri atau obat yang masih belum mampu diproduksi dalam negeri. Dia meminta Kementerian Kesehatan untuk mengecek kembali harga di pasaran. Termasuk mendata jenis obat yang bisa segera diproduksi dalam negeri. Tugas Kementerian KesehatanMenko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memberi paparan saat rapat koordinasi membahas pengembangan kendaraan listrik nasional di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/11). Langkah ini sebagai upaya menekan emisi gas buang.Kementerian Kesehatan juga harus memastikan ketersediaan obat-obatan tersebut paling tidak hingga akhir tahun ini. Sebab, laporan yang diterima Luhut, masih ditemukan beberapa rumah sakit yang mengalami kesulitan untuk memperoleh Favipiravir, Remdesivir dan Actemra. "Saya ingin agar kelangkaan ini bisa segera diselesaikan. Saya akan cek secara regular terkait hal ini, pokoknya jangan sampai ada orang mati karena tidak memperoleh obat tepat waktu," kata dia. Selain itu dia juga meminta Kementerian BUMN ikut memastikan ketersediaan obat-obatan untuk pasien terjangkit virus corona. Dia tak mau ada lagi masalah pemesanan ganda. Dia mengingatkan agar Kementerian BUMN melakukan sinkronisasi kebijakan pemesanan obat antara pemerintah pusat dan daerah. "Saya melihat Kemenkes sudah mengalokasikan anggaran untuk ini, namun pemerintah daerah melalui APBD juga menganggarkan. Oleh karena itu, perlu ada sinkronisasi anggaran antara pusat dan daerah dalam pengadaan obat ini," kata Luhut mengakhiri. Wakil Pimpinan DPR Azis Syamsuddin (kiri) mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU disaksikan Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri), Wakil Pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan) dan Rachmad Gobel saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta (5/10/2020).
PT Bestprofit Futures - Jakarta DPR RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Senin (5/10/2020). Dalam rapat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hadir sebagi perwakilan Presiden. Airlangga menyatakan, UU Cipta Kerja memiliki segudang manfaat untuk pekerja, salah satunya ialah program jaminan PHK. "Program ini memberikan manfaat berupa cash benefit, dan pelatihan serta upgrading, reskilling dan akses ke pasar tenaga kerja," ujar Airlangga dalam rapat paripurna, Senin (5/10/2020). Di tengah pandemi, PHK menghantui para pekerja. Program ini nantinya dianggap bisa melindungi para tenaga kerja yang diPHK dalam jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu tersebut, para buruh bisa memanfaatkan waktu untuk mencari pekerjaan lain. Airlangga juga menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ketua dan wakil ketua panitia kerja RUU Cipta Kerja, badan legislatif, legislasi DPR, yang telah melakukan proses pembahasan dengan berbagai pandangan masukan dan saran yang konstruktif. "Alhamdulillah sore ini undang undang tersebut diketok oleh DPR," katanya. PT Bestprofit Futures - Sah, DPR Tetapkan RUU Cipta Kerja Jadi Undang-UndangKetua DPR Puan Maharani bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (ketiga kanan) jelang penyerahan draft RUU Omnibus Law di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020). Pemerintah mengajukan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU). Kesepakatan tersebut dicapai dalam sidang pripurna pembicaraan tingkat II atas pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Cipta Kerja. Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin mengatakan, dari sembilan fraksi, enam diantaranya menerima RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi UU. Kemudian 1 fraksi menerima dengan catatan, dan dua diantarang menolak. "Mengacu pada pasal 164 maka pimpinan dapat mengambil pandangan fraksi. Sepakat? Tok!," kata dia dalam sidang rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (5/10/2020). Mewakili pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyambut baik dan mengucapkan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ketua dan wakil ketua panitia kerja RUU Cipta Kerja, badan legislatif, legislasi DPR, yang telah melakukan proses pembahasan dengan berbagai pandangan masukan dan saran yang konstruktif. "Alhamdulillah sore ini undang undang tersebut diketok oleh DPR," kata dia. PT Bestprofit Futures - Sebelumnya, Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja untuk disetujui menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna. "RUU Cipta Kerja disetujui untuk pengambilan keputusan di tingkat selanjutnya," kata Supratman saat memimpin rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I dengan pemerintah di Jakarta, Dalam rapat tersebut sebanyak tujuh fraksi melalui pandangan fraksi mini fraksi telah menyetujui yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan. Sedangkan, dua fraksi menyatakan menolak RUU Cipta Kerja ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. "Tujuh fraksi menerima dan dua menolak, tapi pintu komunikasi tetap dibuka, hingga menjelang Rapat Paripurna," kata Supratman. Ilustrasi Jiwasraya
PT Bestprofit Futures - Jakarta Pemerintah menyuntikkan modal Rp 22 triliun dalam skema penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Nantinya, dana tersebut digunakan dalam pembentukan asuransi baru Indonesia Finansial Group (IFG) Life melalui PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Direktur Utama Asuransi Jiwasraya, Hexana Tri Sasongko mengakui kondisi Jiwasraya saat ini tengah mengalami permasalahan keuangan yang serius. Sehingga mengakibatkan Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban secara penuh. “Kondisi Jiwasraya sudah terjadi lama (10 tahun), sehingga Jiwasraya tidak mampu memenuhi semua kewajiban secara penuh,” ujarnya saat video conference, di Jakarta (4/10/2020). Setidaknya ada empat faktor yang menyebabkan kondisi perseroan menjadi sulit. Pertama, permasalah likuiditas dan solvabilitas yang terjadi sejak 10 tahun. “Ini tidak diselesaikan secara fundamental atau solusi yang tepat,” jelas dia. PT Bestprofit Futures - Kedua, adalah permasalah tata kelola Perseroan yang tidak sesuai dengan standar pasar. Ketiga, permasalahan investasi yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. “Terakhir, ada dugaan fraud dari manajemen lama yang sedang diproses di Kejaksaan Agung,” ucapnya. Dia mencatat pemegang polis Asuransi Jiwasraya mencapai 2,6 juta orang per 31 Agustus 2020. Dari jumlah tersebut, sekitar 90 persen nasabah terdiri dari pemegang polis manfaat pensiun dan masyarakat menengah ke bawah. “Untuk melindungi pemegang polis maka diperlukan program penyelamatan pemegang polis yang diinisiasi pemegang saham,” ucapnya. Selamatkan Jiwasraya, Pemerintah Alihkan Polis Nasabah ke Perusahaan Asuransi BaruIlustrasi JiwasrayaKementerian BUMN bersama dengan manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tengah menyiapkan skema restrukturisasi bagi nasabah polis tradisional dan JS Saving Plan. Dalam program penyelamatan polis, pemerintah akan menyuntikkan modal (Penyertaan Modal Negara/PMN) sebesar Rp 22 triliun kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI. Dengan rincian, akan diberikan Rp 12 triliun pada tahun 2021 dan Rp 10 triliun pada tahun 2022. PT Bestprofit Futures - Direktur Utama PT BPUI Robertus Bilitea menyatakan, PMN ini akan digunakan untuk mendirikan perusahaan asuransi baru bernama IFG Life. Nantinya, polis nasabah Jiwasraya akan dialihkan ke perusahaan baru ini. "IFG life nanti diharapkan menjadi perusahaan yang sehat, menguntungkan, serta memberikan layanan asuransi yang lengkap, bukan hanya kepada nasabah eks Jiwasraya melainkan juga kepada masyarakat umum," tutur Robertus dalam konferensi pers, Minggu (4/10/2020). Adapun, kebutuhan dana dalam rangka menyelamatkan seluruh pemegang polis sudah dihitung oleh manajamen baru Jiwasraya dan konsultan independen, mengacu total ekuitas Jiwasraya saat ini yang sebesar negatif Rp 37,4 triliun. "Hitungan itu akan memperhatikan kemampuan fiskal negara yang serba terbatas," katanya. Sebagai informasi, menurut data Jiwasraya, jumlah pemegang polis Jiwasraya mencapai 2,63 juta orang per 31 Agustus 2020. Lebih dari 90 persen nasabah adalah pemegang polis program pensiunan dan masyarakat kelas menengah ke bawah. Pembukaan Marriott Hotel Harbour Bay yang terletak di wilayah Harbour Bay, Kota Batam.
PT Bestprofit Futures - Jakarta - Ada setetes embun di tengah Lesunya ekonomi nasional dan ambruknya industri pariwisata akibat pandemi Covid-19. Embun tersebut dengan dibukanya sebuah hotel bintang lima di Batam yaitu Marriott Hotel Harbour Bay. Hadirnya hotel ini diharapkan mampu menjadi pemicu kebangkitan industri pariwisata dan pendorong pertumbuhan ekonomi di kota yang berdekatan dengan Singapura tersebut. Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Batam Syamsul Bahrum mengatakan, Pemerintah Kota Batam menyambut baik dibukanya Marriott Hotel Harbour Bay. Pihaknya berharap kehadiran hotel bintang lima ini dapat mendorong ekonomi Kota Batam. "Atas nama pemerintah tentunya kami mengucapkan selama dan sukses atas peresmian Marriott Hotel Harbour Bay," kata Syamsul saat meresmikan Marriott Hotel Harbour Bay di Harbour Bay, Jodoh, Batam, Kamis (1/10/2020). Syamsul memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Marriott Hotel Harbour Bay karena telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Hal ini diharapkan bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada setiap pengunjung. PT Bestprofit Futures - Hadirnya Marriott Hotel Harbour Bay tentunya juga akan menjadi warna baru bagi Kota Batam. Mengingat Batam merupakan kawasan pariwisata. "Kita harapkan protokol kesehatan bisa terus diterapkan dan dijalankan semuanya," katanya. Tak MudahPresiden Direktur PT Real Patner Asia Jimmy Ho mengatakan, tidak mudah untuk membangun hotel bintang lima standar internasional. Terlebih lagi di tengah kondisi Covid-19 saat ini. "Saya berharap hadirnya Marriott Hotel Harbour Bay bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Batam," jelasnya. PT Bestprofit Futures - Market Vice President for Indonesia, Marriott International Ramesh Jackson menyebut, dalam beberapa tahun terakhir, Batam telah berkembang menjadi tujuan populer bagi pelancong wisata dan pelancong bisnis. "Tidak hanya dari Singapura dan Malaysia. Walaupun saat ini bepergian telah tertunda beberapa bulan terakhir, " kata Rames. Ramesh mengatakan pembukaan Marriott Hotel Harbour Bay merupakan momen yang menggembirakan. "Kaqrena sedikit demi sedikit kami sudah melihat peningkatan permintaan di bidang perjalanan dan ekspansi berkelanjutan dalam portofolio kami di Indonesia, ”kata Ramesh. best jakarta, profit jakarta, futures jakarta, bpf jakarta, bestprofit jakarta, Best Profit, best profit futures jakarta, PT Bestprofit Futures, pt Bestprofit Futures jakarta, Bestprofit, PT Bestprofit Ratusan buruh menggelar aksi demo di kawasan industri Pulogadung, Jakarta, Selasa (24/11/2015). Buruh menuntut dicabutnya Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengeluarkan imbauan terkait rencana mogok kerja nasional yang diisukan akan dilakukan jelang pengesahan klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja.
PT Bestprofit Futures - “APINDO mengimbau agar perusahaan anggota mampu memberikan edukasi kepada pekerja atau buruh terkait ketentuan tentang mogok kerja termasuk sanksi yang dapat dijatuhkan jika mogok kerja dilakukan tidak sesuai ketentuan khususnya di UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani dalam keterangan tertulis, Kamis (1/10/2020). Adapun ketentuan mogok kerja memang diatur dalam pasal 137 UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tercatat, mogok kerja adalah hak dasar bagi pekerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan. Ketentuan soal mogok kerja lebih lanjut dibahas dalam Kepmenakertrans Nomor 23/2003 pasal 3 yang mencatat jika mogok kerja dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan, maka mogok kerja tersebut bisa disebut tidak sah. Pasal 4 Kepmenakertrans tersebut juga mencatat bahwa yang dimaksud gagalnya perundingan adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diakibatkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan. “Di luar hal tersebut, bisa dikatakan mogok kerja yang dilakukan adalah tidak sah dan punya konsekuensi serta sanksi secara hukum,” kata Hariyadi. Apindo juga mengutip Pergub DKI Nomor 88/2020 pasal 14 ayat (1) soal upaya penanggulangan dan penanganan pandemi Covid-19. Dalam pasal tersebut, tertulis demi kesehatan bersama, masyarakat umum ataupun karyawan tidak boleh melakukan kegiatan berkumpul/bergerombol di suatu tempat. “Adapun pelanggaran terhadap ketentuan tersebut juga memiliki sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku soal Covid-19,” kata dia. Selain itu, Apindo juga mengimbau kepada seluruh pekerja di perusahaan yang menjadi anggota Apindo untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tersebut. “Khususnya terkait mogok kerja yang sah atau tidak, dan ketentuan tentang penanggulangan Covid-19 yang saat ini sama-sama kita hadapi,” kata Hariyadi. PT Bestprofit Futures - Tolak Omnibus Law, Buruh Bakal Gelar Mogok Kerja NasionalBuruh saat melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakrta, Selasa (25/8/2020). Aksi tersebut menolak draft omnibus law RUU Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah kepada DPR.Puluhan pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja menyepakati untuk melakukan mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja. Kesepakatan ini diambil setelah mendengarkan pandangan dari masing-masing serikat pekerja, dalam rapat bersama di Jakarta, Minggu (28/9). Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, rapat bersama ini dihadiri pimpinan KSPI, KSPSI AGN, serta perwakilan 32 federasi serikat pekerja. Di antaranya beberapa federasi yang tergabung dalam KSPSI pimpinan Yorrys seperti SP LEM. Termasuk aliansi serikat pekerja seperti GEKANAS (Gerakan Kesejahteraan Nasional) yang beranggotakan 17 federasi. Mogok nasional akan dilakukan secara konstitusional dengan tertib dan damai, direncanakan akan dilakukan selama tiga hari berturut-turut, dimulai pada tanggal 6 Oktober 2020 dan diakhiri pada saat sidang paripurna yang membahas RUU Cipta Kerja tanggal 8 Oktober 2020. “Dalam mogok nasional nanti, kami akan menghentikan proses produksi. Di mana para buruh akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat pekerja di tingkat perusahaan,” ujar Said Iqbal. “Dasar hukum secara konstitusional mogok nasional ini adalah menggunakan dua undang-undang, yaitu UU No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Demonstrasi) dan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Para buruh tentu akan mengikuti prosedur dari dua undang-undang tersebut,” lanjutnya. PT Bestprofit Futures - Mogok nasional dengan menyetop produksi ini akan diikuti kurang lebih 5 juta buruh di ribuan perusahaan di 25 provinsi dan 300 kabupaten/kota. Melibatkan beberapa sektor industri seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, elektronik dan komponen, industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, perbankan, dan lain-lain. Mogok nasional ini dilakukan sebagai bentuk protes buruh Indonesia terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja yang dinilai lebih menguntungkan pengusaha. Misalnya dibebaskannya penggunaan buruh kontrak dan outsourcing di semua jenis pekerjaan dan tanpa batasan waktu, dihilangkannya UMSK, hingga pengurangan nilai pesangon. “Sejak awal kami meminta agar pelindungan minimal kaum buruh yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jangan dikurangi. Tetapi faktanya omnibus law mengurangi hak-hak buruh yang ada di dalam undang-undang eksisting,” kata Said Iqbal. Aksi Unjuk RasaRibuan buruh melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakrta, Selasa (25/8/2020). Aksi tersebut menolak draft omnibus law RUU Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah kepada DPR.Sebagai pra mogok nasional, buruh Indonesia juga berencana melakukan aksi unjuk rasa setiap hari yang pelaksanaannya direncanakan akan dimulai tanggal 29 September hingga 8 Oktober 2020. Selain itu, bersama dengan elemen yang lain, buruh juga akan melakukan aksi nasional serentak di seluruh Indonesia yang direncanakan tanggal 1 Oktober dan 8 Oktober. Di Ibukota, sasaran aksi buruh adalah Istana Negara, Kantor Menko Perekonomian, Kantor Menteri Ketenagakerjaan, dan DPR RI. Sedangkan di daerah, aksi akan dipusatkan di kantor Gubernur atau DPRD setempat. “Ketika aksi-aksi yang kami lakukan tidak ditanggapi, puncaknya kami akan melakukan mogok nasional yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia sebagaimana kami jelaskan di atas,” tegasnya. PT Bestprofit Futures - Secara bersamaan, saat sidang paripurna untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja tanggal 8 Oktober 2020, selain mogok nasional menghentikan proses produksi di tingkat pabrik, puluhan ribu buruh se-Jawa juga akan melakukan demonstrasi di Gedung DPR RI selama berlangsungnya sidang paripurna. Lebih lanjut dia menyampaikan, bahwa pihaknya akan mengajak elemen-elemen lain untuk bergabung dalam pemogokan umum ini. Faktanya mayoritas buruh Indonesia menolak omnibus law. Karena itu, pihaknya optimis seruan mogok nasional ini akan diikuti oleh hampir semua serikat pekerja di Indonesia. Bahkan tidak menutup kemungkinan buruh yang tidak berserikat pun akan ikut melakukan pemogokan. “Selain dari buruh, berbagai elemen juga siap untuk melakukan aksi bersama untuk menolak omnibus law RUU Cipta Kerja adalah mahasiswa, petani, nelayan, masyarakat sipil, masyarakat adat, penggiat lingkungan hidup, penggiat HAM, dan lain-lain,” pungkasnya. |
PT BESTPROFIT ONEPACIFICPLACEBest profit Futures Jakarta Pacific Place menetapkan bisnisnya dengan spesifikasi layanan transaksi sistem perdagangan alternatif dibursa berjangka jakarta. Archives
August 2021
Categories
All
|