PT PLN (Persero) telah menggelontorkan dana kurang lebih Rp 5,7 triliun untuk memperkuat kehandalan pasokan listrik saat pelaksanaan ajang olahraga Asian Games 2018. Gelaran olah raga terbesar di Asia tersebut akan dibuka pada 18 Agustus 2018.
Kepala Divisi Operasional Regional Jawa Bagian Barat Bima Putra mengatakan, investasi PLN sebesar Rp 5,7 triliun mencakup pembangunan dan peremajaan infrastruktur kelistrikan di wilayah yang menyelenggarakan Asia Games 2018. Terdapat tiga wilayah yang ikut serta dalam penyelenggaraan acara olah raga tersebut yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta dan Sumatera Selatan "Total investasi sistem kelistrikan PLN untuk di wilayah Sumatera, DKI dan Jawa Barat mencapai Rp 5,7 triliun. Itu semua dedicated untuk support Asian Games," kata Bima, di Unit Area Pelaksanaan Pemeliharaan (APP) Cawang, Jakarta, Selasa (10/7/2018). Pembangunan infrastruktur dan peremajaan infrastruktur kelistrikan tersebut diantaranya, penggantian kabel dan travo untuk penyulang baru, pembangunan sistem transmisi dan distribusi. "Kami lakukan berbagai hal untuk meningkatkan kehandalan pasokan listrik, seperti ganti kabel, perkuat travo untuk penyulang baru, pembangunan transmisi dan distribusi," ucapnya. Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, PLN telah menyiapkan 31 Gardu Induk, dan 48 trafo yang akan memasok langsung ke venue Asian Games di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Distribusi kelistrikan akan dilakukan melalui 12 Interbus transformer 500 dan 150Kv 500 MVA serta 100 ruas transmisi 150kv. Sedangkan jumlah personel PLN yang mendukung langsung Asian Games dari Transmisi Jawa Bagian Barat sebanyak 500 orang, di samping personil supporting lainnya seperti petugas ground patrol, satuan pengamanan, pengemudi dan lain-lain. Sebelumnya, General Manager PT PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Barat Trino Erwin mengatakan, PLN teah mempersiapkan kebutuhan pasokan listrik untuk Asian Games sejak 2017 dan semakin masif pada 2018. "Ini komitmen PLN untuk bisa menyelengarakan Asian Games sebaiknya, kita ingin jadi tuan rumah yang baik," kata Trino. Untuk menjaga pasokan listrik seluruh venue Asian games di wilayah Jakarta, PLN medukung dengan jaringan distribusi dan transmisi, berupa 100 sirkuit jaringan transmisi mulai dari 500 Kilo Volt (KV) hingga 700 KV, tidak kurang juga dari 12 trafo interbase 500 Mega Voltampere (MVA) yang ada di daerah Jakarta dan personel sebanyak 500 orang. Agar Asian Games berjalan dengan lancar, lanjut dia, PLN memberikan pasokan listrik berlapis, dari pasokan utama, transmisi cadangan, UPS dan genset. Sehingga jika ada salah satu sumber mengalami gangguan bisa mendapat dari sumber pasokan lain. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Bambang Brodjonegoro mengatakan, penggunaan sistem digital ekonomi sudah tidak bisa dihindari saat ini. Masyarakat Indonesia harus terus didorong agar lebih banyak menggunakan sistem digital dalam berbisnis.
"Intinya, pertama ekonomi digital sudah tidak bisa dihindari. Artinya, masa depan ekonomi dunia itu akan terkait dengan perkembangan ekonomi digital," ujar Bambang saat memberi paparan pada acara IDF 2018 di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (10/7/2018). Bambang mengatakan, sistem ekonomi digital juga sangat penting bagi daerah. Pertama, bagi sektor pertanian, petani akan lebih mudah memperoleh informasi mengenai bagaimana sistem bertani yang baik dan menghasilkan komoditas berkualitas. "Kita melihat sekarang untuk daerah yang katakan basisnya adalah sektor pertanian ekonomi digital ini akan sangat membantu mereka. Kenapa, kalau kami melihat nasib para petani kita mereka mungkin punya kemampuan untuk memproduksi produk komoditas tetapi kan dalam era sekarang yang namanya pengetahuan atau teknologi itu berkembang terus," ujar dia. "Penyuluh belum tentu ada dalam setiap tempat jadi kita harapkan kalau ada akses terhadap internet paling tidak mereka bisa ada pengetahuan dan teknologi bagaimana memproduksi komoditas dengan lebih baik," tambah dia. Faktor kedua, kata Bambang, petani akan dimudahkan dengan ada berbagai fasilitas aplikasi di internet yang memberikan ragam pilihan kepada petani dalam memasarkan produk dan komoditas. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari proses perantara yang memakan cukup banyak biaya. "Kedua, yang akan membantu mereka adalah akses. Saat ini sudah mulai banyak aplikasi untuk petani. Tujuannya membuat mereka terakses dengan market pedagang besar. Nasib petani akan jauh lebih baik kalau dia tidak tergantung middle man. Middle man terjadi karena tidak ada informasi memadai sehingga harus tergantung kepada orang orang yang datang kepada mereka," kata dia. Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mendatangi Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta, Selasa (10/7/2018).
Adapun kedatangannya ini guna memberikan pemahaman tentang Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Enggartiasto Lukita mengatakan, dalam iklim usaha yang sehat diperlukan ada suatu badan independen yang wajib mengawasi. Oleh karena itu, kata dia, KPPU menjadi suatu lembaga yang tepat untuk bertanggungjawab langsung mengawasi segala praktik monopoli atau persaingan tidak sehat di Indonesia. "Dunia usaha perekonomian kita untuk menciptakan iklim usaha yang sehat memerlukan KPPU sebagai lembaga independen yang langsung bertanggung jawab dengan Presiden untuk menjaga agar menjadi persaingan usaha yang sehat,” ujar dia usai melakukan pertemuan di Gedung KPPU, Jakarta, Selasa pekan ini. "Kalau kegiatan usaha yang monopolistik saja yang kartel dan sebagiannya itulah tidak sehat. Dan siapa yang melihat itu? Itu harus ada lembaga independen (KPPU)," tutur dia. Enggartiasto melanjutkan, RUU sedang dibahas antara dewan dengan pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustiran, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Kami perlu sekali masukan dari KPPU. Sebab nanti kalau undang-undang itu sudah selesai dan diundangkan yang melaksanakannya adalah KPPU. Untuk itu kammmi sepakat membahas secara internal meminta masukan bahkan timya akan kita bahas bersama KPPU," tutur dia. "Dan kami berterima kasih kepada panitia kerja Komisi IV akan mengundang KPPU yang akan mengundang KPPU sebagai narasumber yang standbay itu kira kira yang akan dirumuskan sehingga bisa langsung dibahas dan ditanyakan ke KPPU pengalaman dan apakah ketentuan itu apakah bisa diterapkan dan apa dampaknya?," tambah dia. Sementara itu, Ketua KPPU, Kurnia Toha menyampaikan, pertemuan kali ini merupakan awal dari pembahasan mengenai rancangan UU yang baru. Adapun KPPU, kata dia berperan dalam memberikan masukan-masukan peraturan KPPU. "Sekarang sedang di bahas di DPR. Adapun pertemuan ini adalah karena memang KPPU bukan merupakan bagian dari tim, karenanya perlu masukan masukan dari KPPU. Bagaimana sebaiknya peraturan KPPU ke depan sehingga kelemahan-kelemahan yang ada bisa ditutupi dan KPPU bisa menjalankan tugasnya dalam rangka menciptakan persaingan yang sehat di negara kita bisa lebih cepat lagi tercapai," ucap dia. Kabar gembira bagi pengguna transportasi kereta api. Pemerintah menyuntik modal pada PT KAI sebesar Rp 3,6 triliun dalam rangka melanjutkan dukungan terhadap proyek strategis nasional.
Pemerintah menyebut penambahan modal ini juga diperlukan untuk memperbaiki struktur permodalan dalam meningkatkan kapasitas usaha. Maka dari itu, pada Juli 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham pada saham Perusahaan Perseoran (Persero) PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). "Nilai penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud Rp 3,6 triliun," demikian bunyi Pasal 2 ayat 1 PP, seperti dikutip Setkab.go.id pada Selasa (10/7/2018). Penambahan penyertaan modal pada PT KAI yang dimaksud PP tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018. "Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," demikian bunyi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly pada 4 Juli 2018 itu. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penumpang kereta api di Jawa dan Sumatera yang berangkat pada Mei 2018 mencapai 35,5 juta orang. Angka ini turun 0,76 persen dibanding April 2018 sebesar 35,80 juta orang. Kepala BPS, Suhariyanto, mengatakan dari jumlah tersebut sebagian besar adalah penumpang Jabodetabek yang merupakan penumpang pelaju (commuter), yaitu sebanyak 29,0 juta orang atau 81,72 persen dari total penumpang kereta api. "Penurunan jumlah penumpang terjadi di wilayah Jawa non-Jabodetabek dan Sumatera masing-masing turun 5,02 persen dan 22,26 persen. Sebaliknya wilayah Jabodetabek naik 0,18 persen," ujar Suhariyanto di Kantor BPS, Senin (2/7/2018). Suhariyanto mengatakan, jumlah penumpang kereta api selama Januari sampai Mei 2018 mencapai 173,1 juta orang atau naik 11,19 persen dibanding periode yang sama tahun 2017. "Kenaikan penumpang terjadi di semua wilayah Jabodetabek, Jawa non-Jabodetabek, dan Sumatera, yaitu naik berturut-turut 12,93 persen, 4,01 persen, dan 6,59 persen," ucapnya. Di sisi lain, Suharianto mengatakan jumlah barang yang diangkut kereta api pada April 2018 tercatat sebanyak 4,3 juta ton atau naik 8,06 persen dibanding bulan sebelumnya. Sebagian besar barang yang diangkut tersebut tercatat di wilayah Sumatera sebanyak 3,0 juta ton atau 69,00 persen dari total barang yang diangkut kereta api. "Peningkatan jumlah barang terjadi di wilayah Jawa non-Jabodetabek dan Sumatera masing-masing sebesar 12,15 persen dan 6,32 persen," imbuhnya. Sementara, selama periode Januari hingga Mei 2018 jumlah barang yang diangkut kereta api mencapai 19,7 juta ton atau naik 17,08 persen dibanding periode yang sama tahun 2017. Peningkatan terjadi di wilayah Jawa non-Jabodetabek dan Sumatera masing-masing sebesar 22,90 persen dan 14,71 persen. PT Bestprofit Futures - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) memulai langkah sebagai emiten pertama di Indonesia yang menerbitkan obligasi berwawasan lingkungan atau Green Bond.
Penerbitan Green Bond ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Green Bond senilai Rp 3 triliun dengan nilai emisi sebesar Rp 500 miliar pada Tahap I 2018. Selain Green Bond, korporasi juga melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Sukuk senilai Rp 3 triliun, dengan nilai penerbitan sebesar Rp 1 triliun pada Tahap I 2018. Direktur Utama PT SMI Emma Sri Martini menyatakan, sebagai Corporate Green Bond pertama di Tanah Air, pihaknya berinisiatif untuk menyongsong pembangunan berwawasan lingkungan yang memperhatikan lingkungan sekitar. Adapun hasil penerbitan Green Bond ini, akan SMI investasikan untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia. pt bestprofit "Melalui Green Bond, PT SMI beserta investor dan para pemangku kepentingan lainnya mendukung terwujudnya keberlangsungan pembangunan, dan SMI akan mengalokasikan hasil penerbrtan Green Bond untuk membiayai beragam sektor seperti sektor energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan pengelolaan air bersih," papar dia di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (10/7/2018). Mulanya, ungkap dia, meskipun periode books buliding sangat singkat dan terpotong libur panjang Lebaran, tapi permintaan masuk terhadap Green Bond SMI masih baik dan memenuhi target awal yang diharapkan, yakni sebesar Rp 1 triliun. best profit "Animo investor sangat baik pada saat book building. Namun investor mengharapkan imbal hasil yang lebih tinggi karena kenaikan suku bunga," jelas Emma. Sehingga, ia menambahkan, kenaikan suku bunga The Fed dan ekspektasi kenaikan BI Rate membuat beberapa investor menarik minatnya setelah penentuan kupon obligasi serta memilih menunggu kepastian kenaikan suku bunga. Akan tetapi, terdapat tambahan permintaan Green Bond sebesar Rp 145 miliar selama masa penawaran best effort, sehingga total emisi tahap I menjadi Rp 500 Miliar. "Pada emisi pertama ini, kami tidak mamprbritaskan size di tengah kondisi kenaikan tingkat suku bunga. Emisi pertama ini lebih untuk mengaktifkan fasilitas PUB, sedangkan untuk emisi-emisi selanjutnya kami dapat melakukan setiap saat pada kondisi yang lebih kondusif melalui fasiitas PUB sebesar Rp 3 triliun tersebut," jelasnya. Menurutnya, Green Bond berbeda dengan industri Syariah yang telah terbentuk ekosistem dan target pasarnya, lantaran masih membutuhkan waktu untuk pengembangan ke depan. Itu terlihat dari investor Sukuk yang tetap melanjutkan minatnya pada saat bersamaan, meskipun imbal hasilnya sama dengan Green Bond. "Kami berharap emisi Green Bond PT SMI dapat menjadi langkah awal bagi perkembangan industri keuangan berwawasan lingkungan, mengingat ini membutuhkan komitmen dan dukungan dari para pemangku kepentingan seperti regulator dan investor," tutur dia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut memanfaatkan pendanaan infrastruktur Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara untuk pemeliharaan jalan dan jembatan pada 2018 sebesar Rp 8,35 triliun. Dana Sukuk tersebut digunakan untuk meningkatkan kemantapan jalan poros utama dalam rangka penguatan daya saing bangsa dan mendukung sistem logistik nasional. Salah satu proyek yang didanai melalui Sukuk Negara yakni Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera di Provinsi Riau. Terdapat delapan kontrak pekerjaan preservasi, rehabilitasi dan pelebaran jalan senilai total Rp 1 triliun, serta delapan kontrak pekerjaan pengawasan atau supervisi senilai Rp 27,33 miliar. Proyek ini seluruhnya didanai melalui Sukuk Negara yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II Medan, Ditjen Bina Marga, dengan para penyedia jasa di Jakarta beberapa waktu lalu. Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto, meminta kontraktor dan konsultan supervisi agar langsung melaksanakan pekerjaan usai kontrak ditandatangani. Para penyedia jasa terus berkoordinasi dengan BBPJN II Medan selaku pengguna jasa agar penyelesaian pekerjaan dapat tepat waktu dan tepat mutu. "Untuk konsultan supervisi, pengawasan pekerjaan lapangan harus dilakukan dengan benar. Jangan ke lapangan hanya membawa kotak makan siang (lunch box), tetapi harus membawa peta dan desain pekerjaan, karena penggerak utama kualitas pekerjaan adalah konsultan supervisi," kata dia dalam sebuah keterangan tertulis, Senin (9/7/2018). bpf jakarta Sementara itu, Kepala BBPJN II Paul Ames Halomoan mengatakan, kontrak yang ditandatangani adalah kontrak tahun jamak (multiyears contract) 2018-2019. "Paket-paket dimaksud diutamakan bagi kegiatan preservasi jalan di ruas Lintas Timur Sumatera yang merupakan jalur logistik utama dan sebagian ke arah Pelabuhan Tanjung Buton di Kabupaten Siak, Provinsi Riau," jelasnya. bestprofit jakarta Adapun delapan kontrak konstruksi yang ditandatangani oleh kontraktor atau pihak swasta nasional salah satunya yakni Preservasi Rehabilitasi Jalan Batas Provinsi Sumut-Bagan Batu-Simpang Balam-Simpang Batam yang dikerjakan oleh PT Bangun Mitra Abadi dengan nilai Rp 138,75 miliar. ( mfs - Bestprofit Futures ) PT Pertamina (Persero) menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsunsidi jenis Pertamax pada Minggu kemarin. Kenaikan BBM nosubsidi ini berlaku di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
Harga Pertamax naik Rp 600 menjadi Rp 9.500 per liter. Kemudian harga Pertamax Turbo naik Rp 600 menjadi Rp 10.700 per liter. Sedangkan harga Pertamina Dex naik Rp 500 menjadi Rp 10.500 per liter dan harga Dexlite naik Rp 900 menjadi Rp 9.000 per liter. Kenaikan harga BBm nonsubsidi tersebut menuai berbagai respons. Seperti halnya salah satu mahasiswa asal Bekasi, Firly. Dia mengatakan, secara umum kebijakan pemerintah dalam menaikan harga BBM non subsidi akan berimbas kepada kenaikan jenis kebutuhan pokok lainnya. Dengan demikian, dikatakan dia hal tersebut akan dapat merugikan masyarakat. "Setiap ada kebjiakan tentang kenaikan harga bahan bakar itu jelas bakal merugikan masyarakat karena bahan bakar ini merupakan kebutuhan yang sangat sentral gitu. Kalau bahan bakar naik secara keseluruhan pasti naik," ungkapnya kepada Merdeka.com, Selasa (2/7/2018). Dirinya pun mempertanyakan, alasan pemerintah dalam menaikan harga jenis Pertamax tersebut. "Kenaikan ini juga akan berdampak dengan daya beli masyarakat secara keseluruhan jadi kurang sepakat aja dasarnya apa menaikan harga bahan bakar gitu karena kita gak tau dasarnya," ujarnya. Pengendara motor lainnya, Iqbal juga menyayangkan keputusan pemerintah yang telah menaikan harga BBM jenis Pertamax. Menurut dia pemerintah terkesan secara diam-diam menaikan harga tersebut. Meski tidak menjadi masalah pada dirinya, namun seharusnya pemerintah perlu memperluas sosialisasi kepada masyarakat akan informasi terkait dengan hal ini. "Saya pakai Pertamax, tapi kalo emang harus naik dan masih wajar sih enggak masalah. Tapi beberapa waktu selalu begini, harga tiba-tiba saja enggak ada kabarnya naik," imbuhnya. Sementara itu, pengendara lainnya Rizki Salosa juga menyatakan keberatan atas kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Tidak menutup kemungkinan dirinya juga akan beralih menggunakan jenis pertalite. "Kalo menurut saya sih sebagai masyarakat sedikit keberatan. Jika Pertamax dinaikkan harganya merugikan masyarakat dan saya mungkin beralih ke Pertalite," imbuhnya. Integrasi tarif Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) dinilai dapat mendorong pertumbuhan industri properti yang kini didera kelesuan. Kelancaran arus transportasi dapat meningkatkan minat konsumen dalam membeli produk properti.
“Peningkatan kelancaran jalan tol merupakan langkah positif yang patut diapresiasi dan didukung. (Kelancaran transportasi) tentu saja mendorong penjualan properti,” ujar Direktur Utama PT PP Properti Tbk Taufik Hidayat dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (2/7/2018). Dia menegaskan, bagi pelaku bisnis properti, kelancaran arus transportasi merupakan salah satu faktor yang positif. Untuk itu, adanya upaya-upaya pemerintah untuk memperlancar arus transportasi dengan cara pengembangan angkutan transportasi massal seperti mass rapid transit (MRT), light rail transit (LRT), busway, tol laut hingga jalan tol, patut diapresiasi dan didukung. "Di Jakarta dan sekitarnya yang terhubung JORR, PP Properti kini menggarap dua proyek apartemen dengan kapasitas ribuan unit hunian. Satu proyek terletak di Depok, yakni Evenciio dan satu proyek di Tangerang Selatan, The Ayoma. Tol JORR menghubungkan Jakarta dengan sekitarnya seperti Depok, Bekasi, dan Tangerang," kata dia. Kebijakan integrasi transaksi tol JORR ini merupakan tahapan untuk menuju transaksi tol menerus atau multi lane free flow (MLFF ) yang diberlakukan pada 2019. Integrasi pada intinya adalah untuk peningkatan layanan melalui penyederhanaan sistem transaksi dengan tarif tunggal. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, integrasi tol JORR utamanya bertujuan meningkatkan standar pelayanan jalan tol seperti kemantapan jalan, kecepatan tempuh dan antrean transaksi tol. Transaksi tol setelah integrasi menjadi sistem terbuka dimana pengguna tol hanya melakukan satu kali transaksi. Saat ini, pengguna tol harus melakukan 2-3 kali transaksi untuk menggunakan tol JORR sepanjang 76,43 Km yang terdiri dari 4 ruas tol dan dikelola oleh badan usaha jalan tol (BUJT) berbeda. “Lima gerbang tol yang ada akan dihilangkan, sehingga mengurangi antrian di tol. Integrasi tol juga bertujuan mendukung sistem logistik nasional agar lebih efisien dan berdaya saing. Sosialisasi terus dilakukan dan akan diputuskan dalam waktu dekat karena sudah ditunggu oleh angkutan logistik,” kata Basuki. Setelah integrasi, penggunaan tol JORR sepanjang 76,43 km akan dikenakan satu tarif yakni Rp 15.000 untuk kendaraan golongan I. Lalu, kendaraan golongan 2 dan golongan 3 tarifnya sebesar Rp 22.500. Selain itu, untuk golongan 4 dan golongan 5 membayar besaran tarif Rp 30.000. Besaran tarif Rp 15.000 didasarkan atas perkalian antara jarak rata-rata pengguna tol JORR 17,6 km dengan tarif rata-rata Rp 875 per km. Kementerian PUPR menyatakan besaran tarif ini masih di bawah kesanggupan membayar (willingness to pay) masyarakat yang diperoleh dari hasil kajian sebelumnya terkait investasi jalan tol. Tol JORR terdiri atas Seksi W1 (Penjaringan-Kebon Jeruk), Seksi W2 Utara (Kebon Jeruk-Ulujami), Seksi W2 Selatan (Ulujami-Pondok Pinang), Seksi S (Pondok Pinang-Taman Mini), dan Seksi E1 (Taman Mini-Cikunir). Lalu, Seksi E2 (Cikunir-Cakung), Seksi E3 (Cakung-Rorotan), Jalan Tol Akses Tanjung Priok Seksi E-1, E-2, E-2A, dan NS (Rorotan-Kebon Bawang). Selain itu, Jalan Tol Pondok Aren-Bintaro Viaduct-Ulujami. Kebijakan integrasi transaksi tol sebelumnya dilakukan pada beberapa ruas tol. Tahun 2016, integrasi dilakukan untuk ruas tol Jakarta-Palimanan dan Palimanan-Brebes Timur. Kemudian, tahun 2017 dilakukan integrasi ruas tol Jakarta-Tangerang-Merak. Selain itu tahun 2018 dilakukan integrasi pada ruas tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) dan Tol Semarang seksi ABC. PT Bestprofit Futures - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) atau turis ke Indonesia pada Mei 2018 mencapai 1,20, juta kunjungan. Jumlah ini naik 4,55 persen dibanding periode sama tahun lalu yang hanya 1,15 juta kunjungan.
Sementara itu, jika dibandingkan dengan April 2018, jumlah kunjungan turis asing ke Indonesia pada April 2018 turun sebesar 7,65 persen pt bestprofit "Jumlah ini terdiri dari atas wisman yang berkunjung melalui pintu masuk udara sebanyak 802,33 ribu kunjungan, pintu masuk laut sebanyak 190,85 ribu kunjungan dan pintu masuk darat sebanyak 207,14 ribu kunjungan," ujar Kepala BPS, Suhariyanto di Kantor BPS, Jakarta, Senin (2/7/2018). pt best profit Suhariyanto mengatakan, secara kumulatif (Januari-Mei 2018) jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 6,17 juta atau naik 11,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017 berjumlah 5,51 juta kunjungan. Jumlah kunjungan secara kumulatif ini terdiri atas wisman yang berkunjung melalui pintu masuk udara sebanyak 3,38 juta kunjungan, pintu masuk laut sebanyak 1,21 juta kunjungan, dan pintu masuk darat sebanyak 1,07 juta kunjungan Sementara itu, Kecuk menuturkan dari 1,20 juta kunjungan turis yang datang ke Indonesia selama Mei 2018 paling banyak berasal dari wilayah Asia (selain ASEAN) sebanyak 368,6 ribu kunjungan (40,46 persen), diikuti wilayah ASEAN sebanyak 398,6 ribu kunjungan (30,70 persen) dan wilayah Eropa sebanyak 151,6 ribu kunjungan (12,62 persen) bpf jakarta "Sementara menurut kebangsaan, kunjungan wisman yang datang ke Indonesia paling banyak berasal dari negara Tiongkok sebanyak 181,5 ibu kunjungan (15,11 persen), Malaysia 180,1 ribu kunjungan (15,00 persen), Timur Leste 142,8 ribu kunjungan (11,89 persen)," kata dia. Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) tidak hanya menangani aspek produksi (on farm), maupun hulu-hilir dalam pengembangan komoditas hortikultura. Akan tetapi, aspek komersial melalui wisata minat khusus yang dikemas dalam bentuk wisata agro dan wisata edukasi terus dikembangkan di berbagai daerah sentra produksi. bestprofit jakarta Menurut Direktur Jenderal Hortikultura, Suwandi, salah satu wisata agro dan edukasi berbasis hortikultura ada kawasan wisata puncak Bogor dengan menyajikan wisata agro kebun buah, wisata tanaman hias dan tanam bunga. Di wilayah Lembang Bandung juga banyak berkembang usaha wisata agro. Di Batu Malang ada wisata agro komoditas apel, jeruk dan lainnya. Begitu pun di Sleman ada wisata agro salah pondoh, sayuran, buah organik dan lainnya. ( mfs - Bestprofit Futures ) PT Pertamina (Persero) menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsunsidi jenis Pertamax pada Minggu kemarin. Kenaikan BBM nosubsidi ini berlaku di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
Harga Pertamax naik Rp 600 menjadi Rp 9.500 per liter. Kemudian harga Pertamax Turbo naik Rp 600 menjadi Rp 10.700 per liter. Sedangkan harga Pertamina Dex naik Rp 500 menjadi Rp 10.500 per liter dan harga Dexlite naik Rp 900 menjadi Rp 9.000 per liter. Kenaikan harga BBm nonsubsidi tersebut menuai berbagai respons. Seperti halnya salah satu mahasiswa asal Bekasi, Firly. Dia mengatakan, secara umum kebijakan pemerintah dalam menaikan harga BBM non subsidi akan berimbas kepada kenaikan jenis kebutuhan pokok lainnya. Dengan demikian, dikatakan dia hal tersebut akan dapat merugikan masyarakat. "Setiap ada kebjiakan tentang kenaikan harga bahan bakar itu jelas bakal merugikan masyarakat karena bahan bakar ini merupakan kebutuhan yang sangat sentral gitu. Kalau bahan bakar naik secara keseluruhan pasti naik," ungkapnya kepada Merdeka.com, Selasa (2/7/2018). Dirinya pun mempertanyakan, alasan pemerintah dalam menaikan harga jenis Pertamax tersebut. "Kenaikan ini juga akan berdampak dengan daya beli masyarakat secara keseluruhan jadi kurang sepakat aja dasarnya apa menaikan harga bahan bakar gitu karena kita gak tau dasarnya," ujarnya. Pengendara motor lainnya, Iqbal juga menyayangkan keputusan pemerintah yang telah menaikan harga BBM jenis Pertamax. Menurut dia pemerintah terkesan secara diam-diam menaikan harga tersebut. Meski tidak menjadi masalah pada dirinya, namun seharusnya pemerintah perlu memperluas sosialisasi kepada masyarakat akan informasi terkait dengan hal ini. "Saya pakai Pertamax, tapi kalo emang harus naik dan masih wajar sih enggak masalah. Tapi beberapa waktu selalu begini, harga tiba-tiba saja enggak ada kabarnya naik," imbuhnya. Sementara itu, pengendara lainnya Rizki Salosa juga menyatakan keberatan atas kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Tidak menutup kemungkinan dirinya juga akan beralih menggunakan jenis pertalite. "Kalo menurut saya sih sebagai masyarakat sedikit keberatan. Jika Pertamax dinaikkan harganya merugikan masyarakat dan saya mungkin beralih ke Pertalite," imbuhnya. |
PT BESTPROFIT ONEPACIFICPLACEBest profit Futures Jakarta Pacific Place menetapkan bisnisnya dengan spesifikasi layanan transaksi sistem perdagangan alternatif dibursa berjangka jakarta. Archives
August 2021
Categories
All
|